Dampak dari pengabaian terhadap kelestarian lingkungan kini mulai mewujud dalam bentuk nyata berupa kerugian finansial yang luar biasa besar bagi stabilitas nasional. Fenomena Bencana Alam yang frekuensinya terus meningkat, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga kekeringan ekstrem, kini menjadi beban berat bagi anggaran negara. Analisis Darussalamnuh memberikan gambaran tajam bahwa setiap kebijakan yang merusak ekosistem pada akhirnya akan memicu biaya pemulihan yang jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan ekonomi yang didapat. Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan adalah sebuah investasi semu yang justru memperlemah ketahanan ekonomi bangsa dalam jangka panjang.
Dalam dokumen Analisis Darussalamnuh, dijelaskan bahwa kerugian ekonomi akibat bencana mencakup kerusakan infrastruktur publik, hilangnya aset produktif masyarakat, hingga terganggunya jalur distribusi logistik nasional. Ketika sebuah wilayah dilanda banjir akibat penggundulan hutan di hulu, negara harus mengeluarkan dana darurat yang sangat besar untuk bantuan sosial dan perbaikan sarana prasarana. Hal ini mengakibatkan alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan seringkali terpotong demi menambal lubang kerusakan yang sebenarnya bisa dicegah jika lingkungan dijaga dengan baik. Kerusakan alam secara sistematis telah menjadi faktor penghambat bagi percepatan kesejahteraan rakyat di seluruh penjuru tanah air.
Realitas bahwa bencana ini Rugikan Negara juga terlihat dari menurunnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Gagal panen akibat cuaca ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim menyebabkan harga pangan melonjak, yang pada gilirannya meningkatkan angka inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Darussalamnuh menekankan bahwa stabilitas ekonomi hanya bisa dicapai jika fondasi ekologinya kuat. Tanpa adanya upaya mitigasi bencana yang berbasis pada pemulihan lingkungan, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus “pembangunan dan pembangunan kembali” yang menghabiskan sumber daya tanpa memberikan kemajuan yang substansial bagi kualitas hidup warganya secara merata.
Peran institusi seperti Darussalamnuh dalam memberikan peringatan ini sangatlah krusial di tengah euforia industrialisasi. Mereka mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk mulai menerapkan akuntansi hijau, di mana setiap kerusakan lingkungan yang dihasilkan harus dihitung sebagai biaya ekonomi. Dengan cara ini, kebijakan pembangunan akan lebih berhati-hati dan selektif. Pencegahan bencana melalui reboisasi, normalisasi sungai secara alami, dan perlindungan kawasan resapan air adalah langkah ekonomi yang paling rasional dan efisien. Kita harus berhenti melihat pelestarian alam sebagai biaya, melainkan sebagai bentuk asuransi nasional terhadap ancaman krisis di masa depan yang jauh lebih merusak.